Comments on: Kumpulan Peraturan ttg Sunset Policy

By: tata

tata — Tue, 31 Mar 2009 08:03:22 +0000

Sore pak,
saya adalah mahasiswi salah satu perti negeri di jateng. dari tulisan di atas yang saya baca, saya tertarik untuk menjadikan sybset policy sebagai bahan skripsi. sehingga saya membutuhkan info yang sebanyak-banyaknya jika diperkenankan. sebagai jawaban tolong kirim lewat e-mail saja. trima kasih sebelumnya.

By: antok handoko

antok handoko — Mon, 23 Feb 2009 23:16:20 +0000

Selamat malam Pak, saya telah mempunyai NPWP di akhir Des2008. Saya hanya mempunyai penghasilan dari satu pemberi kerja, dan bunga deposito bank. Saya juga pernah mendapat penghasilan dari menjual satu rumah saya di tahun 2007. Saat ini saya mempunyai dana kas Rp1.5M, namun data rekening koran dan deposito bank yg masih tersimpan hanya mulai tahun 2007. Apk saya hanya bisa melakukan sunset policy mulai tahun 2007 ?
Terima kasih sblmnya, saya tunggu komentar nya segera di ah@suryakertas.com.

By: mervandi

mervandi — Thu, 05 Feb 2009 13:11:42 +0000

it seems that nothing is impossible..
postingan ini benernya punyanya Kang Deden, saya cuma copas saja.. jadi kalau ada yg comment atau tanya2, giliran saya yang minta Kang Deden tuk ngejawab.. he..he..

mbok ajak2 kalau ada pundi-pundi yg bergambar huruf S coret tegak.. sapa tau sapa tau..

By: Bapake Lanang

Bapake Lanang — Wed, 04 Feb 2009 03:09:31 +0000

is there any possibility after Sunset Policy comes Sunrise Policy as new one?

Because (almost) Everybody Loves Sunrise…..

Lha ngene lho rek sing jenenge bloge wong pajeg yo mbahas ngonoan…

—deadline tulisan inggrisku dah dekat, gak ada ide… pingin metu soko responden majalah sing nganggo boso inggris ning kok ya… pundi-pundi uang itu… aahh!!!

Bapake Lanang’s last blog post..Tahu

By: deden

deden — Thu, 08 Jan 2009 02:34:29 +0000

Sesuai permintaan Mas Ervan, mau ikut diskusi nih…
Sebelumnya, saya mengucapkan selamat atas promosinya. Semoga sukses ditempat baru.

Untuk Ibu Erlina. sayang sekali tidak disebutkan di negara mana Ibu Erlina tinggal. ini perlu untuk mengetahui apakah Indonesia dan negara asing tersebut telah membuat tax treaty atau belum.
Karena Ibu Erlina tinggal di negara asing. ada kemungkinan Ibu Erlina bukan subjek pajak dalam negeri (dengan asumsi melebihi time test, kita asumsikan time test tersebut adalah 183 hari, dengan demikian jika Ibu Erlina tidak tinggal di Indonesai dalam jangka waktu lebih 183 hari maka Ibu Erlina bukan subjek pajak dalam negeri Indonesia) sehingga tidak wajib memiliki NPWP.
Sesuai PER-53/PJ/2008 pasal 2 angka 4, Ibu Erlina tidak perlu membayar fiskal luar negeri dengan syarat memiliki salah satu kartu identitas seperti green card, identity card, atau surat keterangan dari kedutaan Indonesia)
Anak Ibu Herlina juga tidak membayar fiskal luar negeri sesuai PER-53/PJ/2008 pasal 7 angka 1 dengan menunjukan visa singgah atau visa kunjungan.
CMIIW

deden’s last blog post..WP Patuh

By: erlina

erlina — Sat, 03 Jan 2009 12:18:25 +0000

Saya seorang wni (bu rumah tangga) yg nikah dg warga negara asing, memiliki izin tinggal di negara asing tsb, sy mengunjungi ortu di indonesia, apakah saya balik nanti ke luar negeri, dikenak an fiskal?bgmn dg anak saya yg wna, apa juga kena biaya fiskal? terima kasih sebelumnya.

By: mervandi

mervandi — Tue, 30 Dec 2008 08:55:24 +0000

@ Aniz: jawaban sudah dikirim via email. Thanks sudah mampir.

By: ANIZ

ANIZ — Thu, 25 Dec 2008 17:43:31 +0000

malam pak, salam kenal…., saya mo tanya, sy skrg adalah single parent, bekerja hanya sebagai komisioner, kadang ada kadang tidak, tanggungan anak 1 dan ibu yg masih hidup, baru mendaftar sbg npwp baru bln dec ini, bagaimana dengan sunset policy?? apa berlaku untuk saya? karna saya punya harta berupa rumah dan uang cash 10 milyar,uang cash usd 30.000, kapan untuk melaporkannya paling lambat??, dan berapa kira2 pajak yang harus saya bayar dengan kondisi seperti ini?, mohon jawabannya lewat email saya aniz56@yahoo.com

terima kasih atas jawabannya
aniz

By: deden

deden — Mon, 15 Dec 2008 01:39:35 +0000

Sesuai permintaan Mas Ervan, ikut nimbrung nih..
Untuk Mr Utji:
pertanyaan 1: Ya, Mr Utji wajib mengisi SPT Tahunan PPh OP
pertanyaan 2: pajak yang dipungut pemerintah daerah dapat menjadi pengurang penghasilan penghasilan bruto (deductable expense) jika memenuhi syarat yang ada dalam SE-02/PJ.42/2002 yaitu:
1. Pajak Daerah tersebut memenuhi ketentuan UU No. 18/1997 stdtd UU No. 34/2000;
2. berkaitan langsung dengan kegiatan 3M (mendapatkan, menagih, dan memelihara) penghasilan;
3. tidak termasuk sanksi pajak.
Berkenaan dengan sunset Policy perlu kiranya ditambahkan, bahwa kewajiban perpajakan terkait dengan syarat subjektif dan objektif bukan dengan saat memiliki NPWP, namun karena ada fasilitas Sunset, WP OP yang memiliki NPWP tahun 2008 dapat melaporkan SPT tahun 2007 dan tahun sebelumnya dan mendapatkan pembebasan sanksi administrasi atas pajak yang kurang bayar.
TQ.
CMIIW

deden’s last blog post..WP Patuh

By: deden

deden — Mon, 15 Dec 2008 00:43:08 +0000

Sesuai permintaan Mas Ervan, ikut nimbrung nih..
untuk Mr. Budi:
SPT Sunset untuk WP yang terdaftar sebelum tahun 2008 hanya boleh untuk tahun pajak 2006 dan sebelumnya (bisa dilihat di Lampiran SE-34/PJ./2008 tanggal 31 Juli 2008 atau ringkasannya di http://dedensaefudin.com/?p=40#comments).
Mr. Budi tidak perlu kuatir karena sesuai PMK 66 pasal 4 dan 8 data dan informasi dalam SPT Sunset tidak dapat dijadikan dasar penerbitan ketetapan pajak lainnya.
CMIIW

deden’s last blog post..WP Patuh