1. UU Nomor 6 Tahun 1983 stdtd UU Nomor 28 tahun 2007

 Pasal 37A ayat 1 : Wajib Pajak yang menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini, dapat diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan

Penjelasan Pasal 37A ayat 1 : Cukup Jelas

Pasal 37A ayat 1 : Wajib Pajak orang pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak paling lama 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini diberikan penghapusan sanksi administrasi atas pajak yang tidak atau kurang dibayar untuk Tahun Pajak sebelum diperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan tidak dilakukan pemeriksaan pajak, kecuali terdapat data atau keterangan yang menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak tidak benar atau menyatakan lebih bayar

Penjelasan Pasal 37A ayat 2 : Cukup Jelas

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.03/2008

 Pasal 1  

 1. Wajib Pajak orang pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dalam tahun 2008 dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya, diberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas pajak yang tidak atau kurang dibayar

2. Wajib Pajak yang dalam tahun 2008 menyampaikan pembetulan:

  a. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi sebelum Tahun Pajak 2007: atau    

  b. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan sebelum Tahun Pajak 2007,

  yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar, diberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak

 Pasal 2  

  1. Termasuk dalam lingkup penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) meliputi penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang terkait dengan pembayaran:

   a. Pajak Penghasilan Pasal 29

   b. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2); dan/atau   

   c. Pajak Penghasilan Pasal 15.         

   sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000

 2. Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c adalah Pajak Penghasilan yang dibayar sendiri dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan

Pasal 3

Wajib Pajak yang diberikan penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) adalah Wajib Pajak orang pribadi yang memenuhi persyaratan:

  a. secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dalam tahun 2008;

  b. tidak sedang dilakukan pemeriksaan Bukti Permulaan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan;

  c. menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya terhitung sejak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif paling lambat tanggal 31 Maret 2009; dan   

  d. melunasi seluruh pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf c, sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan

 Pasal 4

Data dan informasi yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan surat ketetapan pajak atas pajak lainnya

Pasal 5  

  1. Terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), tidak dilakukan pemeriksaan, kecuali:

a.         terdapat data atau keterangan yang menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tersebut tidak benar; atau                

b.        Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan menyatakan lebih bayar atau rugi

  2. Dalam hal terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang telah disampaikan dilakukan pemeriksaan karena memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf b, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak atas seluruh kewajiban perpajakan

Pasal 6  

  1. Termasuk dalam lingkup pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) meliputi pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang terkait dengan pembayaran:

   a. Pajak Penghasilan Pasal 29;

   b. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2); dan/atau

   c. Pajak Penghasilan Pasal 15,

   sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. 

  2. Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c adalah Pajak Penghasilan yang dibayar sendiri dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan

 Pasal 7  

  1. Wajib Pajak yang diberikan penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) adalah Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan yang memenuhi persyaratan:

   a. telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak sebelum tanggal 1 Januari 2008;

   b. terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang dibetulkan belum diterbitkan surat ketetapan pajak;

   c. terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang dibetulkan belum dilakukan pemeriksaan atau dalam hal sedang dilakukan pemeriksaan, Pemeriksa Pajak belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;

   d. telah dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, tetapi Pemeriksaan Bukti Permulaan tersebut tidak dilanjutkan dengan tindakan penyidikan karma tidak ditemukan adanya Bukti Permulaan tentang tindak pidana di bidang perpajakan;

   e. tidak sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan;

   f. menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Tahun Pajak 2006 dan sebelumnya paling lambat tanggal 31 Desember 2008; dan

   g. melunasi seluruh pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf c, sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan

  2. Dalam hal Wajib Pajak membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang sedang dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang juga meliputi jenis pajak lainnya, berlaku ketentuan sebagai berikut: 

   a. pemeriksaan tersebut dihentikan kecuali untuk pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan atas pajak lainnya yang menyatakan lebih bayar; atau

   b. pemeriksaan tersebut tetap dilanjutkan berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak.

  3. Dalam hal Wajib Pajak membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang tidak sedang dilakukan pemeriksaan, namun atas Surat Pemberitahuan jenis pajak lainnya untuk periode yang sama sedang dilakukan pemeriksaan, berlaku ketentuan sebagai berikut:

a.       pemeriksaan tersebut dihentikan kecuali untuk pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan atas pajak lainnya yang menyatakan lebih bayar; atau            

b.      pemeriksaan tersebut tetap dilanjutkan berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak.

   a. pemeriksaan tersebut dihentikan kecuali untuk pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan atas pajak lainnya yang menyatakan lebih bayar; atau

   b. pemeriksaan tersebut tetap dilanjutkan berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak

  4. Dalam hal Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang dibetulkan menyatakan lebih bayar, pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dianggap sebagai pencabutan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang dibetulkan.

Pasal 8

Data dan informasi yang tercantum dalam pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atau Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan surat ketetapan pajak atas pajak lainnya

Pasal 9  

  1. Terhadap pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) tidak dilakukan pemeriksaan, kecuali terdapat data atau keterangan yang menyatakan bahwa pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tersebut tidak benar.

  2. Dalam hal terhadap pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang telah disampaikan dilakukan pemeriksaan karena memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak atas seluruh kewajiban perpajakan.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian, pengadministrasian, serta penghapusan sanksi administrasi sehubungan dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dan/atau menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak

3. Peraturan Dirjen Pajak Nomor 27/PJ/2008 stdd Peraturan Dirjen Pajak Nomor 30/PJ/2008

Pasal 1  

  1. Wajib Pajak orang pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dalam tahun 2008 dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya, diberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas pajak yang tidak atau kurang dibayar.

  2. Wajib Pajak yang sebelum tanggal 1 Januari 2008 telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan dalam tahun 2008 menyampaikan pembetulan :

   a. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi sebelum Tahun Pajak 2007; atau

   b. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan sebelum Tahun Pajak 2007.

   yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar, diberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak

  3. Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang diberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang disampaikan pertama kali dalam tahun 2008

Pasal 2  

  1. Wajib Pajak yang sebelum tanggal 1 Januari 2008 telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan sampai dengan 31 Desember 2008 belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007, dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007

  2. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disampaikan dalam tahun 2008 diperlakukan sebagai pembetulan Surat Pemberitahun Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007 sebagaimana dimaksud dengan Pasal 1 ayat (2).

Pasal 3

Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dan diberikan penghapusan sanksi administrasi adalah Wajib Pajak orang pribadi yang :

  a. secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dalam tahun 2008;

  b. tidak sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, Penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan;

  c. menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya terhitung sejak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif paling lambat tanggal 31 Maret 2009; dan

  d. melunasi seluruh pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi sebagaimana dimaksud pada huruf c, sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi disampaikan

Pasal 4  

  1. Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun Pajak yang bersangkutan dan menuliskan "SPT berdasarkan Pasal 37A UU KUP" di bagian atas tengah SPT Induk dan setiap Lampirannya

  2. Kekurangan pembayaran pajak yang terutang dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilunasi dengan menggunakan Surat Setoran Pajak sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi tersebut disampaikan

  3. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan Surat Setoran Pajak Lembar 3 atas pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

  4. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar

 Pasal 5  

  1. Wajib Pajak yang membetulkan Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dan diberikan penghapusan sanksi administrasi adalah Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak badan yang memenuhi

   a. telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak sebelum tanggal 1 Januari 2008;

   b. terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang dibetulkan belum diterbitkan surat ketetapan pajak;

   c. terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang dibetulkan belum dilakukan pemeriksaan atau dalam hal sedang dilakukan pemeriksaan, Pemeriksaan Pajak belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;

   d. telah dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, tetapi Pemeriksaan bukti Permulaan tersebut tidak dilanjutkan dengan tindakan penyidikan karena tidak ditemukan adanya Bukti Permulaan tentang tindak pidana di bidang perpajakan;

   e. tidak sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan;

   f. menyampaikan pembetulan Surat pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2006 sebelumnya paling lambat tanggal 31 Desember 2008; dan

   g. melunasi seluruh pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari penyampaian pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf f, sebelum pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan

  2. Dalam hal Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang dibetulkan menyatakan lebih bayar, pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dianggap sebagai pencabutan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang dibetulkan

Pasal 6  

  1. Apabila Wajib pajak membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan suatu tahun pajak yang sedang dalam pemeriksaan namun atas Surat Pemberitahuan atas jenis pajak lainnya dalam tahun pajak tersebut tidak sedang dilakukan pemeriksaan, pemeriksaan tersebut dihentikan kecuali berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal pajak pemeriksaan tersebut tetap dilanjutkan, dalam hal :

   a. pajak yang terutang berdasarkan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan lebih rendah daripada pajak yang terutang berdasarkan temuan sementara pemeriksaan yang didukung dengan bukti yang cukup (bukan hasil analisis) dan disetujui oleh atasan Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan; atau

   b. terdapat indikasi tindak pidana di bidang perpajakan

  2. Apabila Wajib pajak membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan suatu tahun pajak yang sedang dalam pemeriksaan dan pemeriksaan tersebut juga meliputi pemeriksaan terhadap jenis pajak lainnya, berlaku ketentuan sebagai berikut :

   a. Pemeriksaan atas seluruh jenis pajak dihentikan, kecuali pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan jenis pajak lainnya yang menyatakan lebih bayar; atau

   b. pemeriksaan atas seluruh jenis pajak tetap dilanjutkan berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

  3. Apabila Wajib pajak membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan suatu tahun pajak yang belum dilakukan pemeriksaan, namun atas Surat pemberitahuan jenis pajak lainnya dalam tahun pajak tersebut sedang dilakukan pemeriksaan berlaku ketentuan sebagai berikut :

   a. pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan jenis pajak lainnya dihentikan kecuali pemeriksaan tersebut dilakukan terhadap Surat Pemberitahuan yang menyetakan lebih bayar; atau

   b. pemeriksaan tersebut tetap dilanjutkan berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

  4. Dalam hal terdapat pemeriksaan yang dilanjutkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang dilakukan berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pemeriksaan tersebut diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan bukti permulaan."

Pasal 7  

  1. Dalam hal terdapat pemeriksaan yang dihentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), penghentian pemeriksaan tersebut dilakukan dengan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan berupa Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka Sunset Policy dan diberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak

  2. Pemeriksaan yang telah dihentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperiksa kembali atau ditindaklanjuti dengan pemeriksaan bukti permulaan apabila terdapat data atau keterangan lain yang menunjukkan bahwa pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang disampaikan oleh Wajib Pajak dalam rangka Pasal 37A Undang-Undang KUP, ternyata tidak benar."

Pasal 8  

  1. Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dilaksanakan dengan menggunakan formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak yang bersangkutan dan menuliskan "Pembetulan berdasarkan Pasal 37A UU KUP" atau "SPT berdasarkan Pasal 37A UU KUP" dibagian atas tengah SPT Induk dan setiap Lampirannya.

  2. Kekurangan pembayaran pajak yang terutang sebagai akibat dari pembetulan Surat pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilunasi dengan menggunakan Surat Setoran Pajak sebelum pembetulan Surat pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tersebut disampaikan.

  3. Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan Surat Setoran Pajak Lembar 3 atas pelunasan pembayaran pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

  4. Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar

Pasal 9  

  1. Data dan/atau informasi yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan surat ketetapan pajak atas pajak lainnya

  2. Data dan/atau informasi yang tercantum dalam pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atau pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan surat ketetapan pajak atas pajak lainnya

Pasal 10

Penghapusan sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan tanpa menerbitkan Surat Tagihan Pajak

Pasal 11  

  1. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) yang disampaikan setelah tanggal 31 Desember 2007 sampai dengan tanggal 30 Juni 2008, dapat diperlakukan sebagai Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dalam rangka Pasal 37A Undang-Undang KUP

  2. Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2006 dan/atau Tahun Pajak sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) yang disampaikan setelah tanggal 31 Desember 2007 sampai dengan tanggal 30 Juni 2008, dapat diperlakukan sebagai Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dalam rangka Pasal 37A Undang-Undang KUP."

Pasal 12  

  1. Wajib Pajak Orang Pribadi yang memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak secara sukarela dalam tahun 2008 dan telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya setelah tanggal 31 Desember 2007 sampai dengan tanggal 30 Juni 2008, dapat menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya dalam rangka Pasal 37A Undang-Undang KUP satu kali setelah tanggal ditetapkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2008

  2 Wajib Pajak yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak sebelum tanggal 1 Januari 2008 dan telah menyampaikan Surat pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan atau pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum tahun Pajak 2007 setelah tanggal 31 Desember 2007 sampai dengan tanggal 30 Juni 2008, dapat menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007 dalam rangka Pasal 37A Undang-Undang KUP satu kali setelah tanggal ditetapkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2008

4. Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-33/PJ/2008

 I. Tata Cara Pemberian NPWP Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

  A. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

   1. Datang langsung ke KPP

    a. Wajib Pajak menyampaikan formulir Permohonan Pendaftaran dan Perubahan Data Wajib Pajak yang telah diisi beserta lampirannya kepada Petugas TPT (TPT);

    b. Petugas TPT mencetak Bukti Penerimaan Surat (BPS)/Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD). BPS dipisahkan untuk diserahkan kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD digabungkan dengan berkas pendaftaran kemudian diteruskan kepada Pelaksana Seksi Pelayanan/Pelaksana Seksi Tata Usaha Perpajakan (TUP);

    c. Pelaksanaan Seksi Pelayanan/Pelaksana Seksi TUP merekam berkas pendaftaran Wajib Pajak dan mencetak konsep Surat Keterangan Terdaftar (SKT) serta Kartu NPWP kemudian menyerahkannya kepada Kepala Seksi Pelayanan/Kepala Seksi TUP.

     SKT diterbitkan dalam rangkap dua

     - SKT diterbitkan dalam rangkap dua

     - SKT diterbitkan dalam rangkap dua

    d. SKT diterbitkan dalam rangkap dua

    e. SKT diterbitkan dalam rangkap dua

    f. SKT diterbitkan dalam rangkap dua

    g. Jangka waktu penyelesaian pemberian NPWP paling lama 1 (satu) jam sejak permohonan diterima

    h. Kepala Seksi Pelayanan/Kepala Seksi TUP bertanggung jawab terhadap terpenuhinya jangka waktu pemberian NPWP dan pelaksanaan pelayanannya

   2. e-Registration melalui Pojok Pajak/Mobil Pajak Keliling

    Tata cara pelayanan pemberian NPWP melalui e-Registration Pojok Pajak/Mobil Pajak Keliling adalah sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-30/PJ/2006 tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Melalui Pojok Pajak.

   3. e-Registration melalui internet

    Tata cara pemberian NPWP dengan e-Registration melalui internet adalah sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-173/PJ/2004 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dengan Sistem e-Registration

  B. Selain tata cara sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf A, KPP agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

   1. Persyaratan pemberian NPWP, yaitu :

    a. Untuk Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas

     1) Bagi penduduk Indonesia: fotokopi Kartu Tanda Penduduk; atau

     2) Bagi orang asing: fotokopi paspor ditambah surat pernyataan tempat tinggal/domisili dari yang bersangkutan

    b. Untuk Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas :

     1) Bagi penduduk Indonesia: fotokopi Kartu Tanda Penduduk; atau

     2) Bagi orang asing: fotokopi paspor ditambah surat pernyataan tempat tinggal/domisili dari yang bersangkutan; dan

     3) Surat pernyataan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari Wajib Pajak

   2. Dalam hal persyaratan permohonan NPWP belum terpenuhi, permohonan Wajib Pajak dikembalikan untuk dilengkapi.

   3. Dalam hal Kepala Seksi Pelayanan/Kepala Seksi TUP tidak ada ditempat, SKT dapat dikirimkan kemudian, kartu NPWP diberikan

   4. Termasuk dalam kriteria Wajib Pajak yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dalam tahun 2008 adalah Wajib Pajak yang memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak berdasarkan hasil ekstensifikasi pada tahun 2008

 II. Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan PPh

  A. Penerimaan SPT dalam rangka Sunset Policy

   1. Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh terkait fasilitas Sunset Policy ke Kantor Pelayanan Pajak, baik secara langsung maupun melalui Pos/Ekspedisi.

   2. Petugas TPT/Help Desk menerima dan meneliti SPT Tahunan PPh. Dalam hal SPT yang diterima tidak terdapat tanda berupa tulisan "SPT Berdasarkan Pasal 37A UU KUP", petugas TPT/Help Desk wajib memastikan apakah SPT tersebut disampaikan dalam rangka pemanfaatan fasilitas Sunset Policy

   3. Petugas TPT/Help Desk meneliti persyaratan dan kelengkapan SPT Tahunan PPh dengan menggunakan aplikasi yang tersedia dan memberi tanda (&radic pada Check List Sunset Policy yang sesuai sebagaimana pada Lampiran I Surat Edaran ini, yaitu dengan memastikan bahwa:

    a. SPT Tahunan PPh yang disampaikan memenuhi syarat kelengkapan SPT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

    b. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) belum disampaikan kepada Wajib Pajak, dalam hal Wajib Pajak sedang dilakukan pemeriksaan

    c. Wajib Pajak tidak sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Pemulaan, Penyidikan, Penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan

    d. SPT yang diterima merupakan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2006 dan/atau tahun-tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang telah terdaftar sebelum tahun 2008.

    e. SPT yang diterima merupakan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi tahun pajak 2007 dan tahun-tahun sebelumnya dari Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar pada tahun 2008

    f. Dilampiri dengan SSP sebagai bukti pelunasan pajak

   4. Petugas TPT mengecek kelengkapan SPT Tahunan PPh sesuai Check List Sunset Policy dengan ketentuan :

    a. Untuk SPT Tahunan PPh yang sudah lengkap, dilanjutkan dengan merekam data penerimaan SPT Tahunan PPh beserta kelengkapannya, menerbitkan BPS/LPAD, menyampaikan langsung atau mengirimkan BPS kepada Wajib Pajak menggabungkan LPAD dan Check List Sunset Policy denagn SPT Tahunan dan dokumen kelengkapannya

    b. Untuk SPT Tahunan PPh yang disampaikan langsung, namun tidak lengkap, tidak dapat diterima, sedangkan yang disampaikan melalui Pos/Ekspedisi dikembalikan kepada Wajib Pajak dengan disertai Surat Penolakan SPT Tahunan PPh

   5. Petugas TPT meneruskan SPT Tahunan PPh beserta Register Harian Penerimaan SPT Tahunan PPh ke Seksi Pengolahan Data dan Informasi

   6. Account Representative/Pelaksana Seksi PPh Badan/Pelaksana Seksi PPh OP melakukan penelitian untuk meyakinkan bahwa SPT yang diterima sesuai dengan ketentuan Sunset Policy.

   7. Dalam hal SPT merupakan SPT Unbalance yang terdapat kesalahan matematis. Account Representative/Pelaksana Seksi PPh. Badan/Pelaksana Seksi PPh OP membuat Surat Himbauan (SOP Tata Cara Himbauan Perbaikan Surat Pemberitahuan) dan dalam hal Wajib Pajak membetulkan SPT Tahunan PPh berdasarkan himbauan ini, pembetulan tersebut tetap memperoleh fasilitas Sunset Policy

  B. Selain tata cara sebagaimana dimaksud dalam angka II huruf A, agar diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

   1. Kepala KPP memberikan pemahaman kebijakan Sunset Policy kepada seluruh pegawai di lingkungan KPP yang bersangkutan.

   2. Terhadap SPT Tahunan PPh atau pembetulan SPT Tahunan PPh yang diterima setelah tanggal 31 Desember 2007 sampai dengan tanggal 30 Juni 2008, dilakukan pengecekan ulang untuk mengetahui apakah penyampaian SPT atau pembetulan SPT tersebut dimaksudkan untuk memperoleh fasilitas Sunset Policy, dengan prosedur sebagai berikut :

    a. Kepala Seksi terkait memerintahkan Account Representative/Pelaksana Seksi PPh OP meneliti ulang SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Kurang Bayar yang disampaikan setelah tanggal 31 Desember 2007 sampai dengan tanggal 30 Juni 2008 yang disampaikan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar dalam tahun 2008.

    b. Kepala Seksi terkait memerintahkan Account Representative/Pelaksana Seksi PPh Badan/Pelaksana Seksi PPh OP meneliti ulang pembetulan SPT Tahunan PPh yang disampaikan setelah tanggal 31 Desember 2007 sampai dengan tanggal 30 Juni 2008 yang disampaikan oleh Wajib Pajak orang pribadi atau badan yang telah terdaftar sebelum tanggal 1 Januari 2008

    c. Account Representative/Pelaksana Seksi PPh Badan/Pelaksana Seksi PPh OP menghubungi Wajib Pajak untuk menindaklanjuti kekurangan persyaratan Sunset Policy.

    d. Setelah mendapat konfirmasi dari Wajib Pajak yang bersangkutan, Account Representative/Pelaksana Seksi PPh Badan/Pelaksana Seksi PPh OP menuliskan "SPT berdasarkan Pasal 37A UU KUP" pada Formulir Induk beserta lampirannya terhadap SPT Tahunan PPh atau pembetulan SPT Tahunan PPh yang merupakan SPT yang memperoleh fasilitas Sunset Policy dan memberi tanda (&radic pada Check List Sunset Policy yang sesuai

 III. Tata Cara Penghapusan Sanksi Administrasi

  A. Penghapusan Sanksi Administrasi

   1. Sistem menampilkan daftar Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Tahunan PPh/Pembetulan SPT Tahunan PPh dengan fasilitas Sunset Policy

   2. Account Representative/Pelaksana Seksi PPh Badan/Pelaksana Seksi PPh OP melakukan penghitungan sanksi yang dihapuskan

   3. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi/Kepala Seksi PPh Badan/Kepala Seksi PPh OP meneliti kebenaran penghitungan penghapusan sanksi yang akan dicantumkan dalam surat ucapan terima kasih.

   4. Account Representative/Pelaksana Seksi PPh Badan/Pelaksana Seksi PPh OP tidak memproses penerbitan STP sanksi bunga atas penyampaian SPT Tahunan PPh/Pembetulan SPT Tahunan PPh terhadap Wajib Pajak dalam daftar.

  B. Penerbitan surat ucapan terima kasih

   1. Account Representative/Pelaksana Seksi PPh Badan/Pelaksana Seksi PPh OP menyiapkan konsep Surat Ucapan Terima Kasih kepada Wajib Pajak dengan mencantumkan besarnya setoran pajak dalam rangka sunset policy dan sanksi administrasi yang dihapuskan sesuai dengan Lampiran II Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini

   2. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi/Kepala Seksi PPh Badan/Kepala Seksi PPh OP meneliti dan memaraf konsep Surat Ucapan Terima Kasih

   3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak meneliti dan menandatangani Surat Ucapan Terima Kasih

   4. Surat Ucapan Terima Kasih ditatausahakan dan disampaikan kepada Wajib Pajak melalui Subbagian Umum (SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP).

   5. Surat Ucapan Terima Kasih dikirim paling lambat 1 (satu) minggu setelah SPT Tahunan PPh atau pembetulan SPT Tahunan PPh diterima, kecuali SPT Wajib Pajak sedang dalam pemeriksaan maka Surat Ucapan Terima Kasih dikirim paling lambat 1 (satu) bulan.

 IV. Penghentian Pemeriksaan Sehubungan Dengan Pemanfaatan Sunset Policy

  A. Pemeriksaan terhadap SPT Wajib Pajak yang telah dibetulkan dalam rangka sunset policy dihentikan kecuali :

   1. Pajak yang terutang berdasarkan pembetulan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak orang pribadi/badan lebih rendah daripada pajak yang terutang berdasarkan temuan sementara pemeriksaan yang didukung dengan bukti yang cukup (bukan hasil analisis) dan disetujui oleh atasan Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan.

   2. Terdapat indikasi tindak pidana di bidang perpajakan yang meliputi:

    a. Wajib Pajak menolak untuk dilakukan pemeriksaan

    b. menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;

    c. Wajib Pajak tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain

    d. Wajib Pajak tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi on-line di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (11) Undang-Undang KUP.

    e. Wajib Pajak tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut

    f. Wajib Pajak menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya; atau

    g. Wajib pajak menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak

  B. Pengadministrasian Data Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP)

   1. Apabila dalam tahun 2008 tim Pemeriksa Pajak menyampaikan SPHP kepada Wajib Pajak yang terkait dengan pemeriksaan atas SPT Tahunan PPh, data SPHP tersebut harus disampaikan ke Seksi Pelayanan/Seksi TUP, dengan ketentuan sebagai berikut :

    a. Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh KPP yang telah menerapkan sistem administrasi perpajakan modern, data SPHP disampaikan oleh Kepala Seksi Pemeriksaan kepada Kepala Seksi Pelayanan.

    b. Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh KPP yang belum menerapkan sistem administrasi perpajakan modern, data SPHP disampaikan oleh Kepala Seksi PPh Badan/Kepala Seksi PPh Orang Pribadi kepada Kepala Seksi TUP.

    c. Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, Kantor Wilayah DJP, atau Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, data SPHP disampaikan oleh Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidik Pajak, Kepala Kantor Wilayah DJP, atau Direktur Pemeriksaan dan Penagihan kepada Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar u.p. Kepala Seksi Pelayanan/Kepala Seksi TUP.

    d. Penyampaian data SPHP ke Seksi Pelayanan/Seksi TUP harus dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal penyampaian SPHP oleh tim Pemeriksa Pajak kepada Wajib Pajak.

   2. Data SPHP yang harus disampaikan kepada Kepala KPP u.p. Kepala Seksi Pelayanan/Kepala Seksi TUP, meliputi data sebagai berikut :

   3. Penyampaian data SPHP sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

    a. Nomor Pokok Wajib Pajak yang diperiksa

    b. Nama Wajib Pajak yang diperiksa

    c. tahun pajak yang diperiksa

    d. nomor SPHP; dan

    e. tanggal penyampaian SPHP terkait dengan pemeriksaan atas SPT Tahunan PPh

  C. Penanganan Data SPHP Yang Diterima Oleh Seksi Pelayanan/Seksi TUP

   1. Kepala Seksi Pelayanan/Kepala Seksi TUP menerima dan mengadministrasikan data SPHP yang diterima dari Kepala Seksi Pemeriksaan, Kepala Seksi PPh Badan/Kepala Seksi PPh Orang Pribadi, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, Kepala Kantor Wilayah DJP, atau Direktur Pemeriksaan dan Penagihan.

   2. Pelaksana Seksi Pelayanan/Pelaksana Seksi TUP merekam data SPHP yang telah diadministrasikan ke dalam sistem yang terpasang

  D. Tata Cara Penghentian Pemeriksaan

   1. Kepala Seksi Pelayanan/Kepala Seksi TUP mengirimkan daftar Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dalam rangka Sunset Policy kepada Kepala Seksi Pemeriksaan atau kepala Seksi PPh Badan/Kepala Seksi PPH Orang Pribadi/Kepala Seksi PPN dan PTLL/Kepala Seksi P2PPh untuk diteliti apakah terhadap SPT Wajib Pajak tersebut sedang dalam pemeriksaan.

   2. Dalam hal Wajib Pajak sedang dalam pemeriksaan, Kepala Seksi Pemeriksaan atau Kepala Seksi PPh Badan/Kepala Seksi PPh Orang Pribadi/Kepala Seksi PPN dan PTLL/Kepala Seksi P2PPh meminta fotokopi SPT Tahunan PPh dalam rangka sunset policy kepada Kepala Seksi Pelayanan/Kepala Seksi TUP.

   3. Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh KPP, penghentian pemeriksaan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

    a. Berdasarkan daftar pada angka 1, Kepala Seksi Pemeriksaan atau Kepala Seksi PPh Badan/Kepala Seksi PPh Orang Pribadi/Kepala Seksi PPN dan PTLL/Kepala Seksi P2PPh memerintahkan tim Pemeriksa Pajak untuk menganalisis dapat tidaknya pemeriksaan dihentikan dengan mendasarkan pada angka IV huruf A. Dalam hal pemeriksaan tidak dihentikan dikarenakan alasan pada angka IV huruf A angka 1, Kepala Kantor Pelayanan Pajak meminta persetujuan dari Kepala Kantor Wilayah atasannya.

    b. Dalam hal pemeriksaan dihentikan, Kepala Seksi Pemeriksaan atau Kepala Seksi PPh Badan/Kepala Seksi PPh Orang Pribadi/Kepala Seksi PPN dan PTLL/Kepala Seksi P2PPh membuat konsep nota dinas usulan penghentian pemeriksaan kepada Kepala KPP.

    c. Kepala KPP menandatangani dan menyampaikan nota dinas tentang penghentian pemeriksaan kepada Supervisor Pemeriksa Pajak

    d. Berdasarkan nota dinas tentang penghentian pemeriksaan dari Kepala KPP, Tim Pemeriksa Pajak menghentikan pemeriksaan atas Wajib Pajak yang memperoleh fasilitas Sunset Policy dengan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan berupa Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka Sunset Policy.

    e. Tim Pemeriksa Pajak menguraikan progres pemeriksaan dalam Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka Sunset Policy serta menguraikan alasan penghentian pemeriksaan dalam Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka Sunset Policy

    f. Kepala KPP menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Wajib Pajak tentang Penghentian pemeriksaan dalam rangka Sunset Policy serta mengembalikan buku, catatan, dan dokumen yang dipinjam kepada Wajib Pajak paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam rangka Sunset Policy

   4. Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, Kantor Wilayah DJP, atau Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, Penghentian pemeriksaan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut

    a. Berdasarkan daftar sebagaimana dimaksud pada angka 1, Kepala Seksi Pemeriksaan atau Kepala Seksi PPh Badan/Kepala Seksi PPh Orang Pribadi/Kepala Seksi PPN dan PTLL/Kepala Seksi P2PPh membuat konsep surat Kepala KPP tentang pemberitahuan bahwa Wajib Pajak yang sedang diperiksa telah menyampaikan SPT Tahunan PPh dalam rangka Sunset Policy

    b. Kepala KPP menandatangani dan menyampaikan surat pemberitahuan bahwa Wajib Pajak yang sedang diperiksa telah menyampaikan SPT dalam rangka Sunset Policy kepada Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, Kepala Kantor Wilayah DJP, atau Direktur Pemeriksaan dan Penagihan, dilampiri dengan fotokopi SPT tahunan PPh dalam rangka sunset policy, dengan terlebih dahulu mengirimkan surat tersebut (tanpa lampiran fotokopi SPT Tahunan PPh) dengan faksimili

    c. Berdasarkan surat pemberitahuan pada huruf b, Kepala Kantor Pemeriksaan dan penyidikan Pajak, Kepala kantor Wilayah DJP, atau Direktur Pemeriksaan dan penagihan memerintahkan tim pemeriksa Pajak untuk menganalisis dapat tidaknya pemeriksaan dihentikan dengan mendasarkan pada angka IV huruf A. Dalam hal pemeriksaan tidak dihentikan dikarenakan alasan pada angka IV huruf A angka 1, Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak meminta persetujuan atasan langsungnya.

    d. Dalam hal pemeriksaan tidak dihentikan, Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, Kepala Kantor Wilayah DJP, atau Direktur Pemeriksaan dan Penagihan menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar

    e. Dalam hal pemeriksaan dihentikan, Tim Pemeriksaan Pajak menguraikan alasan penghentian pemeriksaan dalam Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka Sunset policy, dan membuat konsep nota dinas usulan penghentian pemeriksaan kepada atasan langsung Tim Pemeriksa Pajak

    f. Kepala Kantor Pemeriksaan dan penyidikan Pajak, Kepala Kantor Wilayah DJP, atau Direktur Pemeriksaan dan Penagihan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis tentang penghentian pemeriksaan dalam rangka Sunset Policy, serta mengembalikan buku, catatan, dan dokumen kepada Wajib Pajak paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka Sunset Policy, dengan tembusan kepada Kepala KPP tempat wajib pajak terdaftar dilampiri dengan 1 (satu) set Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka Sunset Policy.

   5. Pemeriksaan yang telah dihentikan dengan prosedur sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 4, dapat diperiksa kembali atau ditindaklanjuti dengan pemeriksaan bukti permulaan apabila terdapat data atau informasi lain yang menunjukkan bahwa SPT Tahunan PPh yang disampaikan oleh Wajib Pajak dalam rangka pemanfaatan sunset policy ternyata tidak benar

   6. Pemeriksaan atau Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud pada angka 5 dilakukan setelah tanggal 31 Maret 2009

 V. Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan Sunset Policy

  A. Pengadministrasian Pelaporan Pelaksanaan Sunset Policy

   Kepala Kantor Pelayanan Pajak melakukan monitoring atas pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007 dari Wajib Pajak yang telah terdaftar sebelum tahun 2008 dan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya dari Wajib Pajak yang mendaftar secara sukarela pada tahun 2008, dengan menggunakan formulir sebagaimana dalam lampiran III-1, lampiran III-1.1, Lampiran III-2, dan lampiran III-2.1 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini, dengan tata cara sebagai berikut :

   1. Kepala Seksi Pelayanan/Kepala Seksi TUP menugaskan kepada Pelaksana Seksi Pelayanan/Seksi TUP untuk menyiapkan Laporan Triwulanan.

   2. Pelaksana Seksi Pelayanan/Pelaksana Seksi TUP menyiapkan konsep Laporan Triwulanan.

   3. Kepala Seksi Pelayanan/Kepala Seksi TUP meneliti dan memaraf konsep Laporan triwulanan.

   4. Kepala Kantor meneliti dan menandatangani Laporan Triwulanan

   5. Laporan Triwulanan disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah atasannya dengan tembusan kepada Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan melalui Subbagian Umum (SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP).

  B. Selain tata cara sebagaimana dimaksud dengan huruf A KPP/Kantor Wilayah memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

  1. Laporan Triwulanan disampaikan oleh Kantor Pelayanan Pajak kepada Kepala kantor Wilayah atasannya dengan tembusan kepada Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan dengan ketentuan

   a. Periode Januari sampai dengan Juni 2008 agar dilaporkan paling lambat tanggal 31 Juli 2008;

   b. Periode Juli sampai dengan September 2008 dilaporkan paling lambat tanggal 15 Oktober 2008;

   c. Periode Oktober sampai dengan Desember 2008 dilaporkan paling lambat tanggal 15 Januari 2009;

   d. Periode Januari sampai dengan Maret 2009 dilaporkan paling lambat 15 April 2009.

  2. laporan Pelaksanaan Sunset Policy dikompilasi secara regional oleh Kantor Wilayah

  3. Kantor Wilayah bertanggung jawab untuk melakukan monitoring pelaksanaan dan pelaporan pelaksanaan Sunset Policy oleh kantor Pelayanan Pajak diwilayahnya.

  4. Laporan Pelaksanaan Sunset Policy dikompilasi secara nasional oleh Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan.

  5. Para Eselon II Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak sebagai supervisor Kantor Wilayah memantau pelaksanaan sunset policy ini diwilayah tugas masing-masing.

 VI. Lain-lain

  1. Dalam hal Wajib Pajak memiliki bukti pemotongan/bukti pemungutan Pajak Penghasilan sebelum mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib pajak, Pajak Penghasilan yang telah dipotong tersebut dapat dikreditkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai kredit pajak atas penghasilan yang dilaporkan dalam Surat Pmeberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi tersebut.

  2. Untuk mengetahui bahwa terhadap Wajib Pajak sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang menanganinya wajib mengirimkan informasi tersebut kepada Kepala Seksi Pelayanan atau Kepala Seksi Tata Usaha Perpajakan

5. Pengumuman Nomor PENG-01/PJ/2008

 1. Orang pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam tahun 2008 dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) tahun pajak 2007 dan tahun-tahun sebelumnya paling lambat tanggal 31 Maret 2009, diberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan tidak dilakukan pemeriksaan, kecuali terdapat data atau keterangan lain yang menyatakan bahwa SPT Tahunan PPh yang disampaikan tidak benar atau menyatakan lebih bayar.

 2. Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan yang menyampaikan pembetulan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2006 dan tahun-tahun sebelumnya dalam tahun 2008, diberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan tidak dilakukan pemeriksaaan, kecuali terdapat data atau keterangan lain yang menyatakan bahwa pembetulan SPT Tahunan PPh tersebut tidak benar

Ada banyak preferensi untuk memiliki handphone. Ada yang lebih menitik beratkan pada fungsional dasar (telepon dan sms aja), ada yang cinta mati dengan hiburan sehingga memilih handphone dengan fitur multimedia komplit mulai dari MP3, jeprat-jepret atau buat video dengan menggunakan kamera, sampai bersosialisasi dan berseluncur dengan internet. Bahkan sekarang sudah banyak handphone yang fungsinya mirip komputer mini, dengan berbagai aplikasi untuk membuka file-file office dan presentasi. Silahkan saja, asalkan tidak berlebih-lebihan alias tabadzir.

Kalau saya sendiri, ada beberapa preferensi yang menjadikan sebuah handphone menjadi dambaan:

1. Operating System, maksudnya adalah operating system yang terbuka, seperti Symbian, Linux, Windows Mobile. Arti terbuka disini adalah bahwa operating system itu bukan ekslusif pabrik. Maksudnya, memang sih semua gadget, termasuk handphone pasti punya atau menggunakan operating system (OS), namun OS yang digunakan hanya compatible atau bisa digunakan oleh perusahaan itu sendiri. Lain dengan OS terbuka, dimana orang atau pihak lain bisa mengembangkan software atau aplikasi untuk OS-Os tersebut. Mudah-mudahan Rekan Blogger paham maksud saya.

2. JAVA, buat ngegame dan menambah fungsionalitas atau kegunaan handphone. Saat ini, fitur JAVA hampir menjadi fitur standar untuk handphone yang bukan low-end banget. JAVA menjadi sangat diidamnkan, karena saat ini, JAVA tidak hanya bisa buat ngegame, tetapi bisa untuk aplikasi-aplikasi yang lainnya juga.

3. External memory, untuk nambah-nambah aplikasi atau simpan file dan data -baik gambar, lagu, foto, atau yang lainnya. 

3. MP3, yang standard aja, asal suaranya bisa agak lain dari yang bawaan pabrik.

4. Kamera. Sebenernya kurang begitu penting buat saya, namun karena saya sering pindah-pindah tugas, dan sering melakukan perjalanan -minimal pulang pergi ke kantor yang berada di luar kota, saya jadi sering pingin mengabadikan momen-momen atau pemandangan, buat oleh-oleh dan cerita untuk anak-anak.

5. Dual SIM Card. Fitur ini sangat menarik buat saya, mengingat teman-teman saya pakai vendor GSM / CDMA yang berbeda-beda. Pinginnya bisa nelpon mereka dengan harga yang paling murah. Jadinya hampir semua kart, sudah pernah saya coba, seperti: Mentari, Matrix, IM3, XL Bebas, Simpati, AS, 3, Fren, Flexy Trendy. 

6. Layar gedhe, biar nyaman untuk buka-buka file atau baca SMS.

7. Masih ada beberapa lainnya, tapi kurang begitu minat untuk saat ini.

Nah, ceritanya, kemarin-kemarin saya beli handphone yang sederhana, yaitu LG KU 250. LG KU 250 ini adalah handphone 3G bikinan LG yang paling murah, dengan semboyannya: 3G for All. Harganya waktu itu adalah sejuta kurang seribu. Pertimbangan saat belinya, sudah sesuai dengan preferensi di atas, kecuali operating system terbuka.

Tentu saja, setelah eksplore fitur-fiturnya, hunting game dan aplikasi JAVA dimulai. Search Engine mulai dikerahkan. Forum dan Milis mulai di-search. Hasilnya, lebih dari 20an game dan aplikasi JAVA berhasil dan didownload, dan sukses di-instal di LG KU 250. Puas ? Sepertinya belum, tapi saat ini cukuplah.

Nah, kalau teman-teman Blogger atau siapa saja pingin cari game dan aplikasi JAVA, saya sarankan untuk mengunjungi situs ini: www.getjar.com . Banyak aplikasi bisa di-download disana. Yang diperlukan adalah Anda mengetahui resolusi layar handphone Anda agar tidak sia-sia pencarian dan downloadnya. Misalnya untuk LG KU 250 yang saya punya, resolusinya adalah 175×220 piksel. Saya kira ini yang paling penting, setelah tentu saja kita mengetahui dan memastikan bahwa handphone kita telah benar-benar terinstal JAVA -baik MIDP 1 atau MIDP 2. 

Hasilnya: ada beberapa aplikasi Al Quran, Hadist Nabi, bacaan-bacaan seputar agama, game, dan sebagainya terpasang di handphone LG KU 250 saya. Lumayan lah untuk baca-baca atau main game saat suntuk atau bosen.

Happy hunting ya..! 

There are at least four approaches to do GIS regarding on how to manage two kinds of different data on a GIS, according to Aronoff (1989) there are:

     
Four Approaches to GIS System Design

1. File Processing Approach

The File Processing Approach, develops a proprietary system providing the individual data management services required by the different application modules. This first category includes most existing GISes. Each data is stored as separated file. The user can invoke a separate analysis functions to manipulate one or more of these data files. Results are produced in the form of new data files that can be output using suitable routines.

2. Hybrid System

Hybrid System approach, develops a hybrid system using a commercially available DBMS (usually a relational one) for storage of the non-spatial attributes. Develop separate software to manage the storage and analysis of the spatial data, using the services of the relational DBMS to access the attribute data.

Example: ARC/INFO system from ESRI, where ESRI store the non-spatial attribute data in the INFO data base management system. While the ARC system provides for the storage and manipulation of the spatial data. Spatial analysis functions are provided using the "toolbox" approach. Individual modules are provided for such functions as data entry, editing, network analysis, and so on. These modules are then used sequentially to perform the required geographic analyses.

The GIS from Kork System also uses a hybrid approach. Where the non-spatial attribute data are maintained in a relational DBMS, and the spatial data are maintained in an object-oriented data base system called PANDA.

3. GIS Extension

GIS Extension approach, use an existing DBMS, usually a relational one, as the core of the GIS. Then develop extensions to the system where needed. Although the spatial and attribute data may be managed by the DBMS, a significant amount of software is generally added to the DBMS, to provide the spatial functions and graphic display used in geographic analysis. In this approach, GIS is built around an existing DBMS.

Example: System 9 developed by Wild Heerbrugg and Prime Computers. Where both the spatial coordinate and topological data as well as the non-spatial attribute data are stored using the relational data model. The relational DBMS supports variable length fields (to store spatial data), and extensions were added to the SQL query language to handle spatial referencing (such as the points and lines that comprise a geographic feature) and spatial query functions (e.g. overlay, connectivity, and neighborhood operations).

ORACLE (with its extensions of Oracle Spatial) included in this approach, where all data are stored using relational tables and queries are done using an extended SQL language. Such system is also developed by open source ORDBMS PostgreSQL (as object-oriented relational DBMS to manage the non-spatial data), and also adds an extension called PostGIS to handle spatial data. Some relational databases (DBMS) are doing research on developing DBMS extensions to handle spatial data, such as MySQL DBMS (free open source software).

4. Building from Scratch

Building from the scratch approach, starting from scratch and develop a spatial data base that is capable of handling the spatial and non-spatial data in an integrated fashion. A number of GISes under development at research facilities have incorporated artificial intelligent (AI) techniques, so that the system itself can create new information about objects as the system is used (i.e. to "learn" about objects from experience).

Example: Knowledge-based GIS, KBGIS-II has been developed at the University of California at Santa Barbara to explore these possibilities. Also the MAPS system being developed at Carnegie-Mellon University has taken a somewhat different approach than most other GISes.

Some of the research and project mentioned here are based on Aronoff's book (1989). It is possible that some of the researches have been done or even stopped. Further exploration on these researches needed for future information. In other parts of the world, many researches are also being done to develop GIS in a such more advance. So, it would be any possibilities that the examples stated here have undergoing major development to improve from one approach to enter the more advance approach respectively.

[Based on Geographic Information System: A Management Perspective. By Stan Aronoff, 1989]

Powered by ScribeFire.

Berbicara tentang sinar matahari, sudah diketahui pula bahwa sinar matahari terdiri dari berbagai jenis sinar / gelombang, ada yang tampak ada juga yang tidak tampak. Berbagai jenis sinar / gelombang ini masing-masing mempunyai 'maqom' sendiri-sendiri berdasarkan sifat gelombang dan panjang gelombangnya. Kira-kira begitulah. Diantara pasukan gelombang / sinar tampak dan pasukan sinar / gelombang tak tampak, terdapat gelombang / sinar infra merah yang ikut dalam barisan pasukan gelombang tak nampak, namun posisinya paling dekat dengan pasukan gelombang nampak -yaitu sinar / gelombang merah. Berani sekali gelombang infra merah ini.

Keberadaan gelombang / sinar infra merah ini ternyata sangat besar, gelombang ini menduduki 'maqom' yang paling luas dari jajaran pasukan (spektrum) gelombang tak nampak. 'Maqom' atau spektrum gelombang infra merah ini terluas di jajarannya, sehingga dapat dibeda-bedakan lagi menjadi beberapa jajaran. Diantara jajaran ini adalah 'maqom' gelombang infra merah dekat dan 'maqom' gelombang infra merah jauh. Disebut sebagai 'maqom' gelombang infra merah dekat, dikarenakan barisan 'maqom'nya masih dekat dengan jajaran gelombang tak nampak, sekutunya. Sedangkan sebutan gelombang infra merah jauh, diberikan karena posisi 'maqom'nya berada paling jauh dari sekutu-sekutunya di jajaran gelombang tak nampak. Gelombang infra merah jauh ini disebut sebagai Far Infra Red, atau disingkat FIR. Gelombang FIR inilah yang menjadi topik postingan kali ini.

Apa fungsi FIR bagi remote sensing dan geomatika ? tanyakan saja pada ahlinya. Namun, disini saya ingin menuliskan tentang fungsi FIR bagi kesehatan, lho kok ? Iya, FIR bagi kesehatan bukan bagi remote sensing. Ini sesuai dengan judulnya: manfaat FIR bagiku, dan bukan manfaat FIR bagi Remote Sensing dan geomatika. (Berarti antara geomatika dan kesehatan itu dekat ya ?!)

Berdasarkan pengamatan saya saat ini, terdapat banyak keterangan yang menjustifikasi bahwa FIR itu bermanfaat bagi kesehatan, sehingga banyak yang kemudian membuat produk yang 'berisi' atau memancarkan FIR, sehingga dapat berguna bagi kesehatan. Bahkan saya sudah beli kalungnya yang katanya mampu memancarkan FIR dari alam ke tubuh saya. Namanya kalung BioFIR.

Penjelasan ilmiahnya adalah seperti yang disampaikan oleh Prof. ZHANG JIAN DONG (saya terjemahkan untuk anda):

Penggunaan FIR sebagai Terapi Pendukung (Supportive Theraphy) – Efek FIR bagi Tubuh Manusia

Sebagaimana FIR dapat menetaskan telur serangga, kura-kura laut, ayam dan binatang lainnya, mampu menyebabkan penumbuhan pembuluh darah (blood vessel), saraf , kerangka (skeleton), kulit dan bulu mereka; maka FIR dapat pula –dengan cara yang mirip- menyebabkan perubahan bagi tubuh manusia.

Tubuh kita terdiri dari sel-sel, dan komponen paling penting dari sel adalah air. Air membentuk 65% hingga 70% dari massa tubuh manusia. Sel-sel ini dalam tubuh pada gilirannya membentuk berbagai jaringan atau daging (tissues) dan organ, seperti: jantung, hati, ginjal, organ pencernaan, pembuluh darah, saraf, tulang dan kulit. Hanya karena FIR mampu menyebabkan albumin dan kuning telur berkembang / tumbuh menjadi berbagai macam organ, maka ia juga dapat mengaktifkan (activate), merevitalisasi (revitalize), mengaktifkan kembali (reactivate), mengembangkan (develop) dan memperkuat bermacam organ di dalam tubuh kita, ketika FIR itu terserap / diserap tubuh.

Pada berbagai macam organ tubuh manusia, sistem sirkulasi (circulatory system) mempunyai peran yang penting, terutama sistem sirkulasi-mikro (micro-circulatory system). Ini merupakan basis bagi makanan kehidupan (sustenance of life), karena jika ia rusak (deteriorates), akan dapat menyebabkan kematian. Ketika terdapat masalah dengan sistem sirkulasi-mikro ini, berbagai ailments (penyakit ringan) akan datang. FIR menjalar / bergetar (vibrating) pada frekuensi yang sama dengan frekuensi yang memancar dari tubuh manusia, yang mampu mempenetrasi ke dalam tubuh, mengaktifkan dan mengaktifkan kembali sel-sel, sebagaimana pula ia menguatkan sistem sirkulasi-mikro. Ia mengatur (regulates) aliran darah dan membebaskan darah dalam pembuluh darah yang telah terhalang (blocked) oleh adanya gumpalan / bekuan darah (blood clots), dan pada waktu yang sama mengaktifkan kembali (reaktivasi) energi vital dalam tubuh. Itulah mengapa kita katakan FIR dapat mengatur sistem sirkulasi darah dari tubuh, terutama yang berada pada sistem sirkulasi-mikro.

Berbagai aktivitas tubuh manusia bergantung pada suplai nutrien. Nutrien ingested ke dalam tubuh kita, menghasilkan energi dan membantu memelihara our lives. Pada waktu yang sama, sisa-sisa yang dihasilkan setelah penyerapan nutrient ini, harus dibuang / dikeluarkan dari tubuh. Proses ini dikenal sebagai metabolisme. Tingkat metabolisme (metabolic rate) dari setiap individu adalah merupakan indikator bagi kesehatan masing-masing individu. Jika kita menginginkan hidup yang sehat, kita harus mempertahankan tingkat metabolisme yang baik dan kuat.

FIR mampu meningkatkan aliran darah dan secara kontinyu uplift (menaikkan) tingkat metabolisme tubuh. Karena transportasi nutrient dalam tubuh bergantung pada aliran darah, maka pembuangan sisa-sisa metabolisme dari berbagai aktivitas dalam tubuh juga bergantung pada sistem sirkulasi. Ketika sistem sirkulasi meningkat di bawah pengaruh FIR, ia akan secara alamiah meningkatkan metabolisme kita. Dengan demikian, keuntungan kedua yang diberikan oleh FIR bagi tubuh manusia adalah elevation (peningkatan) metabolisme yang kemudian meningkatkan level energi.

Keuntungan ketiga adalah peningkatan (elevation) kekebalan (immunity) tubuh kita melawan penyaklit (diseases). Ini adalah bagian dari efek peningkatan sistem sirkulasi-mikro dan metabolisme tubuh. Ia membantu untuk memperlambat proses penuaan, meningkatkan penolakan melawan penyakit dan meningkatkan usia (longevity).

Manfaat Produk Kesehatan Bio Keramik

Saat ini, dengan peningkatan secara kontinyu pada sains dan teknologi, kita telah memahami lebih jauh efek dari FIR, dan melalui penelitian, kita telah menemukan bahwa bio-keramik dapat digunakan dalam pembuatan berbagai produk kesehatan. Ini merupakan lompatan besar ke depan oleh sains dan teknologi modern, dan produk ini merupakan produk hi-tech (teknologi tinggi).

Bio keramik adalah material mentah, yang dapat meng-emitting (memancarkan) FIR dalam jumlah besar, dibawah kondisi tertentu dan pengaruh dari suhu tubuh manusia. Dikarenakan struktur molekularnya yang unik, ia secara terus menerus memancarkan (emits) FIR dengan range panjang gelombang tertentu (4 -16 mikron). Ini merupakan jenis FIR dengan panjang gelombang yang tepat diperlukan oleh tubuh manusia. Ini adalah jenis FIR yang dapat mengaktifkan berbagai fungsi biologis dari tubuh manusia.

Jenis FIR ini, tidak menyebabkan efek yang membahayakan bagi tubuh manusia. Produk kesehatan FIR menghasilkan dua efek berbeda terhadap tubuh manusia:

Efek pertama adalah menguatkan tubuh dan memelihara (upkeeping) kesehatan, sehingga dengan demikian mencegah penyakit (disease). Efek lainnya adalah efeknya atas tubuh manusia yang mampu merawat (treating) berbagai ailment (penyakit ringan) yang umum. Bentuk terapi ini didasarkan pada penguatan resistensi tubuh manusia terhadap penyakit, sehingga menurunkan penderitaan (suffering) dan mempercepat penyembuhan (recuperation). Ini merupakan suatu terapi pendukung (supportif therapy) yang berdasarkan pada prinsip menjaga kesehatan. Hal ini berbeda dari kemoterapi dan pembedahan. Adalah hal yang umum bagi kalangan dokter di berbagai rumah sakit untuk menggunakan FIR sebagai bentuk fisioterapi.

Efek keduanya adalah dalam hal perawatan (treatment) atas ailments (penyakit ringan) pada umumnya. Kita menemukan berbagai ailment dalam hidup kita sehari-hari, produk kesehatan FIR mampu memberikan terapi pendukung untuk ailment-ailment tersebut. Beberapa contoh common ailments:

a. Pembengkakan kelenjar prostate pada laki-laki

b. Pemeliharaan kesehatan bagi Female Ureter

c. Leukorreha yang berlebih pada wanita

d. Nyeri saat haid

e. Piles (?)

(that's why i wear the biofir necklace, it's a supportive therapy for my family's health)